Komjen Pol Listyo Sigit Sah Jadi kapolri.

Media Kalsel – JAKARTA, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sah menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. Keputusan diambil setelah DPR RI menggelar rapat paripurna.

Dengan demikian, DPR memberikan persetujuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik sebagai kapolri yang baru.

“Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan kepada calon kapolri tersebut dapat disetujui?” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/1/2021).

 

“Setuju,” jawab para wakil rakyat serentak yang lalu dilanjutkan Puan dengan mengetuk palu, tok, tanda pengesahan.

Keputusan persetujuan itu diambil setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membacakan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan pada Rabu (20/1) kemarin.

Rapat paripurna itu diikuti 342 anggota dewan. 91 hadir secara fisik, dan 204 orang hadir secara virtual. Sementara anggota dewan yang izin tidak menghadiri berjumlah 47 orang.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengajukan satu nama yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon kapolri, guna mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Listyo tidak mendapat penolakan. Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju.

Dalam makalahnya, Listyo mengusung konsep transformasi Polri yang Presisi, akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparasi berkeadilan.

Menurutnya, konsep ini merupakan kelanjutan dari konsep Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) yang telah diusung sejak era kepimpinan Tito Karnavian sebagai kapolri.

Ada beberapa program yang dipaparkan Komjen Listyo. Misalnya, ingin mengubah paradigma kinerja polantas. Di masa mendatang, polisi lalulintas tidak akan melakukan penilangan.

Mekanisme tilang akan diubah secara bertahap menjadi serba elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE).

Dia juga tidak ingin penegakan hukum bersifat tajam ke bawah. Tidak boleh ada lagi kasus seperti yang menimpa Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), diproses secara hukum oleh Polri.

Listyo pun ingin masyarakat mendapat pelayanan Polri semudah memesan pizza. Demi merealisasikannya, dia ingin menata kembali layanan darurat kepolisian atau hotline dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional.

“Jadi diharapkan ke depan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza,” katanya.

REPORTER : SASI – IDAYASA / BP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.