SHOPPING CART

close
Banjarmasin

Kasus Cek Kosong Kembali Bergulir di Persidangan, Pakar Hukum ULM Angkat Bicara.

Media Kalsel, BANJARMASIN – Sidang Pidana mantan Bupati Balangan digelar untuk kesekian kalinya di Pengadilan Negeri Banjarmasin dipimpin Aris Langgeng Bawono, S.H., M.H., (Hakim Ketua), Kamis (10/6/2021) pagi.

Dalam sidang perkara pidana terdakwa mantan bupati Balangan Ansharudin ini tidak luput menjadi perhatian publik, terutama puluhan awak media dan beberapa orang aktivis, atas digelarnya sidang tersebut.

Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan saksi Muhammad Pazri yang merupakan pemilik cek kosong atas perkara tindak pidana dugaan penipuan/penggelapan dengan terdakwa Ansharudin, sehingga mengakibatkan Dwi Husni Putra selaku korban/pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 1 (satu) miliar.

Menurut fakta persidangan yang terungkap, bahwa saksi Muhammad Pazri mengakui bahwa cek kosong itu adalah miliknya yang digunakan oleh terdakwa Ansharudin, yang kemudian diberikan kepada Dwi Husni Putra selaku pelapor. Sedangkan cek kosong itu ditanda tangani oleh Muhammad Pazri sendiri selaku pemilik rekening atau cek kosong, namun yang menulis angka nominal Rp 1 (satu) miliar di cek kosong” itu adalah terdakwa Ansharudin sendiri,” ungkapnya.

Baca Juga:  Sosialisasikan Perwali Kota Banjarmasin No.60 Thn 2020, Polresta Banjarmasin Gelar Patroli Cipta Kondisi.

Dari Pendapat Hukum Tentang Cek Kosong itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., ketika dimintai oleh para awak media di ruang kerjanya terkait tentang cek kosong itu pada Kamis, (10/06) menerangkan bahwa Tindak Pidana penipuan dalam pemberian cek kosong itu juga harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang berkaitan dengan pasal yang diterapkan tersebut.

Jika terjadi tindak pidana, pasal yang diterapkan Pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya harus terpenuhi, minimal dua alat bukti dalam unsur Pasal 378 KUHP yaitu, ada orang sebagai subjek, ada bujuk rayu untuk mendapatkan sesuatu atau tipu muslihat, mendapat keuntungan, dan ada yang dirugikan. Jika unsur itu terpenuhi, tindak pidana itu memang ada. Tetapi jika tidak, itu bukan merupakan tindak pidana penipuan,” jelasnya.

Baca Juga:  Kapolda Kalsel Ingatkan Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Yurisprudensi yang selama ini berpatokan bahwa cek kosong adalah pidana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 133 K/Kr/1973 yang berbunyi, seorang menyerahkan cek dan dia mengetahui cek tersebut tidak ada dananya, maka perbuatan itu sebagai tipu muslihat sebagai yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup.

Apabila perbuatan penerbitan cek kosong melibatkan dua orang/lebih yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan, maka pelaku dapat dijerat melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 KUHP yaitu bagi pihak yang membantu melakukan tindak pidana,” paparnya.

Baca Juga:  Awasi Perilaku Personel, Kapolresta Ingatkan Tak Ada Yang Terlibat Narkoba Hingga Ke THM

Ketika disinggung oleh awak media terkait saksi Muhammad Pazri selaku pemilik cek kosong yang diduga turut terlibat dalam penerbitan cek kosong dalam perkara pidana terdakwa Ansharudin, itu untuk proses selanjutnya,” imbuhnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Dr.H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., juga mengatakan jika dalam pemeriksaan dipersidangan terdapat dan ditemukan suatu tindak pidana terhadap saksi selaku pemilik cek kosong tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa meminta penyidik melakukan proses hukum lebih lanjut untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan,” pungkasnya.

REPORTER : TIM MK

Tags:

Media Kalsel

0 thoughts on “Kasus Cek Kosong Kembali Bergulir di Persidangan, Pakar Hukum ULM Angkat Bicara.

Komentar: