Kota Banjarmasin Perpanjang PPKM Level IV Hingga 8 Agustus.

Media Kalsel, BANJARMASIN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Banjarmasin diperpanjang hingga 8 Agustus mendatang, karena masih tingginya angka kenaikan Covid-19.

Perpanjangan sebagaimana Surat Edaran (SE) No: 440/33-P2P/Diskes yang diterbitkan pemerintah setempat dengan ditandatangani Walikota Ibnu Sina.

Namun pada pemberlakuan kali ini, lebih ditekankan 3T (Testing, Tracking, Treatment) guna memudahkan pelacakan di masyarakat.

“3T akan kita maksimalkan yakni petugas kesehatannya, rumah sakitnya dan alat PCR dengan harapan dapat menurunkan angka kasus Covid-19 yang saat ini masih tinggi. Disamping 5M yang menjadi tanggung jawab bersama,” kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Senin (02/8/2021).

 

Memaksimalkan 3T, sambung Ibnu, akan menurunkan 104 orang sebagai surveillance untuk disebar ke 52 Kelurahan yang ada di 5 kecamatan, di samping akan lebih menggiatkan kembali Perwali No: 68/2020 di tengah masyarakat.

Dalam SE tersebut juga memuat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di masa PPKM Level IV Antara lain sektor non esensial memberlakukan 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO). Sedang sektor esesialnya 75 persen WFO. Untuk sektor kritikal tidak ada WFH, namun tetap memberlakukan prokes ketat.

Sementara untuk supermarket, mall, toko kelontong maupun pasar tradisional, buka dengan 50 persen kapasitas dengan harus tutup pada jam 20:00 WIita. Untuk pusat perbelanjaan, di tutup sementara, kecuali tenan yang menjual kebutuhan se hari-hari dan obat-obatan.

Tempat hiburan seperti bar, karaoke dan bioskop, serta fasilitas umum, di tutup 100 persen. Sedang restoran, rumah makan dan cafe, hanya untuk take away.

Di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka yang baru dilakukan, terpaksa kembali daring. Sementara untuk pelaksanaan ibadah berjamaah, hanya 25 persen dari kapasitas tempat ibadah dengan prokes ketat dan dipantau pengurus tempat ibadah.

Kegiatan sosial, budaya, olahraga dan keagamaan, seperti majelis ta’lim, diliburkan sementara. Resepsi pernikahan dilarang. Transportasi umum kapasitas paling banyak hanya 70 persen.

Untuk pelaku perjalanan, dipersyaratkan memiliki kartu vaksin. Hasil test PCR untuk yang bepergian mengunakan pesawat dan rapid tes antigen dan lainnya.

Sedang point terakhir SE yang ditujukan untuk instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD serta masyarakat Banjarmasin, Ibnu meminta Kasatpol PP dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan pelaksanaan disiplin prokes selama PPKM diberlakukan.

REPORTER : SASI / BP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.