MediaKalsel, Banjar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar menggelar Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bagi seluruh kepala desa (pambakal) se-Kabupaten Banjar di Hotel Treepark, Kertak Hanyar, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala DPMD Kabupaten Banjar, Muhammad Hafizh Anshari, ini bertujuan memperkuat kompetensi aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Hafizh menegaskan bahwa peran desa sangat strategis, sehingga peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu fokus unik dalam pelatihan kali ini adalah keterampilan berbicara di depan umum (public speaking).

“Kepala desa atau pambakal diharapkan mampu menguasai public speaking. Dalam tugasnya, mereka kerap menyampaikan sambutan, sehingga perlu dibekali tata cara penyusunan naskah hingga praktik pidato yang baik,” ujar Hafizh.

Pahami Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa

Selain keterampilan komunikasi, para peserta juga menerima materi terkait kebijakan terbaru dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini mencakup administrasi desa, sistem informasi, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.

Menurut Hafizh, pemahaman regulasi sangat krusial untuk menghindari kesalahan administratif. “Ada beberapa ketentuan kebijakan yang berubah, sehingga hal ini perlu disampaikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan optimal dan sesuai aturan,” tambahnya.

Kolaborasi Pengawasan dengan Kejaksaan

Aspek transparansi juga menjadi sorotan utama. DPMD menggandeng Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri untuk membekali para pambakal mengenai pengawasan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Tak hanya soal teknis pemerintahan, para peserta juga dibekali kemampuan pendukung lainnya, seperti manajemen konflik, bagaimana mengelola dinamika sosial di masyarakat. Termasuk soal etika berpakaian, bagaimana menjaga marwah jabatan dalam acara formal maupun kedinasan, serta profesionalisme bagaimana menjalankan fungsi jabatan secara objektif meski memiliki latar belakang profesi yang beragam.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi serta praktisi Pemerintah Kabupaten Banjar. Agenda berlangsung selama lima hari, mulai 13 hingga 17 April 2026, yang dibagi ke dalam empat angkatan.