MediaKalsel, Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan meningkatkan literasi kebencanaan sebagai langkah membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, saat membuka Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (5/8/2026).

Yudi mengatakan, Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang rawan bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tanah longsor. Karena itu, menurutnya, paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari penanganan pascabencana menuju pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

“Literasi kebencanaan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Yudi.

Ia menegaskan, literasi kebencanaan tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi harus diwujudkan melalui praktik, seperti mengenali jalur evakuasi, mengikuti simulasi bencana, memanfaatkan sistem peringatan dini, serta membangun budaya siaga di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Yudi juga mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI yang menggelar sosialisasi di Kabupaten Banjar. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, BPBD, serta pemerintah desa dan kelurahan melalui berbagai program pengurangan risiko bencana, di antaranya pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana), pembinaan relawan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Sandi Fitria Noor, mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana nasional, salah satunya melalui peningkatan literasi kebencanaan dan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga mendorong BNPB memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Khusus di Kalimantan Selatan, kita dihadapkan pada ancaman banjir dan karhutla. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana,” kata Sandi.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang terus dibangun agar masyarakat mampu menghadapi berbagai ancaman bencana secara lebih baik.

“Keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang. Semangat inilah yang harus kita tanamkan bersama agar menjadi bangsa yang tangguh menghadapi bencana,” tutupnya.