Banjarbaru, MediaKalsel – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, melancarkan kritik keras terhadap Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut dana daerah Kalsel mengendap di perbankan. Muhidin menyebut Purbaya dengan ‘koboi yang salah tembak’ karena pernyataan tersebut dinilai terburu-buru dan tidak akurat.

Kritik tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Bank Kalsel, Selasa (28/10/2025), menanggapi isu Rp5,16 triliun dana yang disebut mengendap di Bank Kalsel atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru.

Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa dari total nominal yang disebutkan, sebagian besarnya adalah dana kas milik Pemprov Kalsel senilai Rp4,746 triliun. Karena ada kesalahan input kode sandi nasabah oleh pihak Bank Kalsel.

“Sandi nasabah provinsi adalah S13-1301L, sementara Banjarbaru S13-1302L. Karena salah input kode, maka sempat terbaca sebagai milik Banjarbaru. Hal itu sudah diluruskan oleh Bank Kalsel dan diklarifikasi ke kementerian,” ujar Muhidin.

Dana Didepositokan dan Untung Rp21 Miliar Perbulan

Muhidin menegaskan, dana sebesar Rp4,7 triliun tersebut bukanlah dana yang tidak terpakai, melainkan ditempatkan di Bank Kalsel dalam rangka manajemen kas daerah berupa deposito sebesar Rp3,9 triliun dan giro Rp846,3 miliar.

“Dana ini bukan dana mengendap sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan. Dana ini adalah milik Pemprov Kalsel,” tegasnya.

Penempatan dana dalam bentuk deposito ini, lanjut Muhidin, memberikan bunga 6,5 persen per tahun, menghasilkan keuntungan sekitar Rp21 miliar per bulan yang langsung masuk sebagai Pendapatan Lain-Lain ke kas daerah.

Bantah Dana Mengendap, Muhidin Sebut Purbaya Koboi Salah Tembak

Gubernur juga membantah dana tersebut sebagai ‘uang tidur’. Ia memaparkan bahwa hingga 28 Oktober 2025, Pemprov Kalsel telah melakukan penarikan sekitar Rp268 miliar untuk pembayaran kegiatan dan proyek yang telah berjalan.

“Uang ini bergerak. Tidak ada istilah dana mengendap. Setiap ada kegiatan yang selesai, kita cairkan melalui giro. Proyek-proyek strategis juga terus berjalan. Ini bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien,” jelas Muhidin.

Menutup keterangannya, Muhidin menggarisbawahi kekecewaannya terhadap pernyataan yang tergesa-gesa tersebut.

“Jadi apa yang dikatakan Menteri Purbaya ini tidak ada kebenarannya. Artinya jangan sampai jadi koboi yang salah tembak. Salah tembak Kalimantan Selatan. Janganlah menteri ini statement-nya terburu-buru kepada masyarakat, akhirnya kita kacau,” pungkasnya.