Investasi Bergairah, Transaksi Saham di Kalsel Tembus Rp3,62 Triliun

Ilustrasi investasi meningkat. Foto: Freepik

MediaKalsel, Banjarmasin – Pasar modal di Kalimantan Selatan menunjukkan performa impresif sepanjang tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat nilai transaksi saham di wilayah ini mencapai Rp3,62 triliun hingga Desember 2025.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengungkapkan bahwa lonjakan transaksi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah investor di Bumi Lambung Mangkurat. Hingga akhir tahun lalu, jumlah Single Investor Identification (SID) saham tercatat sebanyak 497.131 investor.

“Aktivitas pasar modal yang meningkat mencerminkan kepercayaan masyarakat Kalsel terhadap investasi digital yang semakin kuat,” ujar Agus di Banjarmasin, Sabtu (14/3/2026).

Reksa Dana dan Pinjaman Online Mendominasi

Selain saham, instrumen reksa dana juga menjadi primadona dengan nilai penjualan mencapai Rp0,715 triliun dari 995.860 SID. Tren pertumbuhan juga terlihat signifikan pada sektor pinjaman daring (fintech lending).

Per Agustus 2025, outstanding pembiayaan pinjaman daring di Kalsel melonjak 31,13 persen (yoy) menjadi Rp1,026 triliun. Meski tumbuh pesat, tingkat risiko kredit agregat (TWP90) tetap terkendali di level 2,26 persen.

Rincian Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

OJK juga merilis data kinerja sektor keuangan lainnya per Desember 2025:

Perusahaan Pembiayaan: Piutang pembiayaan tercatat Rp11,89 triliun dengan rasio NPF rendah di angka 1,94 persen.
Pergadaian: Tumbuh pesat 61,59 persen dengan nilai pembiayaan Rp912 miliar.
Dana Pensiun: Aset bersih tumbuh 10,12 persen menjadi Rp377 miliar.
Modal Ventura: Penyaluran tumbuh tipis 0,08 persen senilai Rp97 miliar.

Waspada Investasi Ilegal dan Pengaduan Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, OJK Kalsel telah memproses 177 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Menariknya, sektor fintech peer-to-peer lending menjadi penyumbang pengaduan terbanyak (41,24 persen), disusul bank umum (28,81 persen), dan perusahaan pembiayaan (25,99 persen).

Guna membentengi masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal, OJK gencar melakukan edukasi. Sepanjang Januari-Februari 2026, sebanyak 1.063 peserta telah mengikuti sosialisasi mengenai kewaspadaan investasi bodong.

Strategi TPAKD 2026: Melawan Rentenir

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Agus menegaskan lima program strategis untuk tahun 2026:

Kredit Melawan Rentenir.
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Ekosistem Keuangan Inklusif Perdesaan.
Ekosistem Bank Sampah.
Business Matching UMKM.

“OJK akan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Agus.

Hendra