Pemkab Banjar Siapkan QRIS untuk Retribusi Parkir, Perluas Transaksi Nontunai

MediaKalsel, Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS untuk memperluas transaksi nontunai. Perangkat daerah pengelola retribusi juga didorong menyediakan layanan pembayaran digital guna memudahkan masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Rencana tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjar Nashrullah Shadiq dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sky Convention Center, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026).

Nashrullah mengatakan, berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam indeks digitalisasi. Pemkab menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan capaian tersebut.

“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkapnya.

Digitalisasi untuk Pelayanan dan Pendapatan Daerah

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, yang menghadiri pertemuan tersebut, menekankan pentingnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, ETPD tidak hanya menyangkut metode pembayaran, tetapi juga menghubungkan proses pendataan, penetapan, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.

“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Habib Idrus mendorong perluasan kanal pembayaran, seperti QRIS, virtual account, mobile banking, dan internet banking. Ketersediaan layanan yang mudah digunakan diharapkan memudahkan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.

“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” tuturnya.

Perluasan QRIS Masih Hadapi Tantangan

Nashrullah menyebut penggunaan transaksi nontunai mulai berkembang di layanan rumah sakit dan puskesmas. Masyarakat mulai memanfaatkan QRIS untuk membayar layanan kesehatan.

Namun, perluasannya masih menghadapi tantangan. Menurutnya, sebagian masyarakat, terutama kalangan orang tua dan warga perdesaan, belum terbiasa menggunakan pembayaran digital dan masih mengandalkan uang tunai.

“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucapnya.

BPKPAD juga mengkaji pemberian apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi. Rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Bank Indonesia.

Pada akhir kegiatan, Pemkab Banjar menyerahkan apresiasi kepada Dinas PUPR dan RSUD Ratu Zalecha sebagai pengguna QRIS dengan nilai transaksi terbesar. UPTD Puskesmas Kertak Hanyar mendapat apresiasi untuk frekuensi transaksi terbanyak, sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan memperoleh penghargaan atas dukungan dalam layanan pembuatan QRIS.

Pertemuan ini turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Roni Ferdiansyah, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany.