WALHI: Kalsel Belum Merdeka dari Asap dan Krisis Iklim

MediaKalsel, Banjarbaru — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyoroti tingginya sebaran titik panas atau hotspot di Kalsel sepanjang musim kemarau 2026. Dari sekitar 3.520 hotspot yang terdeteksi sejak Mei hingga Juli 2026, sebanyak 71 persen di antaranya berada di wilayah konsesi perusahaan.

Data tersebut merupakan hasil analisis WALHI Kalsel menggunakan citra VIIRS NOAA-21 yang ditumpangsusunkan dengan data wilayah konsesi perusahaan.

Dari analisis itu, WALHI mencatat 875 hotspot berada di wilayah konsesi pertambangan dan 32 hotspot lainnya berada di konsesi perkebunan sawit.

WALHI juga mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel diperkirakan mencapai 4.582 hektare sepanjang 1 Mei hingga 12 Agustus 2026. Kebakaran tersebut turut menimbulkan dampak asap di sejumlah wilayah.

Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menilai tingginya hotspot di wilayah konsesi menjadi alarm terhadap kondisi ekosistem yang dinilai semakin kehilangan daya dukung dan daya tampungnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak semata-mata dipengaruhi perubahan iklim dan fenomena El Nino, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan aktivitas di wilayah konsesi.

“Analisis WALHI menunjukkan lima daerah dengan jumlah hotspot terbanyak adalah Kabupaten Tapin sebanyak 543 titik, Tanah Laut 176 titik, Tabalong 168 titik, Hulu Sungai Selatan 158 titik, dan Kabupaten Banjar 111 titik,” kata Raden.

Ia melanjutkan, sebagian wilayah tersebut merupakan kawasan yang mengalami ekspansi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit.

Tingginya hotspot di kawasan konsesi juga dinilai memperkuat dugaan belum optimalnya mitigasi kebakaran hutan dan lahan, baik oleh pemerintah daerah maupun perusahaan yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya.

Di sisi lain, WALHI menyoroti peran relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah daerah didorong memberikan dukungan serta ruang pelibatan relawan, tidak hanya dalam penanggulangan kebakaran, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana ekologis dan tata kelola anggaran kebencanaan.

WALHI juga meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap perubahan bentang alam dan degradasi lingkungan.

“Karhutla tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai bencana yang disebabkan faktor alam. Tata kelola lingkungan dan kebijakan pemerintah turut menentukan tingkat risiko serta dampak bencana ekologis,” jelasnya.

Salah satu yang disoroti adalah tata kelola air di wilayah konsesi, terutama kawasan rawa gambut. WALHI menilai rekayasa kanal oleh perusahaan perkebunan sawit berpotensi mengubah fungsi alami ekosistem gambut, sehingga dapat memperparah kekeringan saat musim kemarau dan meningkatkan risiko banjir ketika musim hujan.

Kondisi tersebut, salah satunya berdampak pada kawasan lumbung pangan di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.

“Pada momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, WALHI Kalsel mendesak pemerintah daerah mengevaluasi sistem mitigasi dan penanganan bencana ekologis di Kalsel,” tegas Raden.

WALHI juga mendorong pemerintah segera menjalankan agenda pemulihan lingkungan di kawasan yang mengalami kerusakan.

“Karena satu individu warga yang menjadi korban terdampak bencana ekologis sudah terlalu banyak dan itu bukan cuma sebuah angka,” pungkasnya.