MediaKalsel, Banjarbaru – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan peringatan serius terhadap tren perilaku seksual berisiko yang memicu penyebaran HIV/AIDS di Banua. Fenomena Lelaki Seks Lelaki (LSL) dan praktik berganti-ganti pasangan kini menjadi sorotan utama dalam upaya penanggulangan penyakit mematikan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M. Farhanie, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, menegaskan bahwa perilaku seksual yang tidak aman berkontribusi besar terhadap percepatan penularan virus.

“Faktor perilaku sangat berpengaruh. Selain fenomena LSL, hubungan seks bebas dan kebiasaan berganti pasangan menjadi pemicu utama meningkatnya angka penularan HIV/AIDS saat ini,” ujar Selamat di Banjarbaru, Jumat (6/3/2026).

Kolaborasi Lintas Sektor

Menyikapi kondisi tersebut, Dinsos Kalsel tidak bergerak sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), hingga organisasi komunitas seperti OPSI Kalsel dan IPWL LKS YPR Kobra Kalsel.

Selamat menjelaskan bahwa pelibatan lembaga-lembaga tersebut bertujuan agar informasi yang sampai ke tengah masyarakat lebih akurat dan komprehensif.

“Kami melibatkan mereka sebagai narasumber ahli dalam setiap sosialisasi agar edukasi yang diberikan tepat sasaran,” tambahnya.

Menyasar Milenial hingga Aparatur Negara

Melalui Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Dinsos Kalsel secara rutin menggelar ‘jemput bola’ sosialisasi ke berbagai kabupaten/kota. Pesertanya pun beragam, mulai dari pelajar dan tokoh pemuda sebagai representasi generasi milenial, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan organisasi sosial.

Edukasi ini diharapkan mampu memutus rantai stigma sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak nyata dari perilaku berisiko.

Butuh Gerakan Kolektif

Di akhir keterangannya, Selamat menekankan bahwa perang melawan HIV/AIDS tidak akan maksimal jika hanya dibebankan pada satu instansi. Ia mendorong adanya sinergi mulai dari level terkecil, yakni keluarga, hingga dunia usaha dan lembaga pendidikan.

“Pencegahan ini adalah tanggung jawab kolektif. Semua elemen, termasuk dunia usaha dan masyarakat umum, harus terlibat aktif agar upaya penekanan angka HIV/AIDS di Kalimantan Selatan bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.