MediaKalsel, Martapura – Pemkab Banjar terus menguapayakan penguatan fondasi ekonomi daerah. Di antaranya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar melalui Forum Perangkat Daerah Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 pada Selasa (24/2/2026).

Forum yang berlangsung di Aula DKUMPP Banjar ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas, Linda Yunianti, sebagai langkah strategis menyelaraskan program prioritas pembangunan ekonomi daerah agar semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam samutannya, Linda Yunianti menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang sinkronisasi lintas sektor untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

“Ranwal Renja 2027 yang dibahas juga mengakomodasi hasil Musrenbang kecamatan, sehingga usulan dari bawah dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan yang lebih matang dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” ujar Linda.

Sebanyak 63 usulan program dan kegiatan dari 16 kecamatan masuk ke DKUMPP. Rinciannya, 6 usulan urusan koperasi, 23 usulan usaha mikro, 29 usulan perdagangan, serta 5 usulan perindustrian.

Ragam usulan tersebut mencerminkan dinamika dan harapan besar pelaku ekonomi lokal, mulai dari pelatihan perkoperasian, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sertifikasi halal dan PIRT, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat.

Tak hanya itu, penguatan UMKM juga menjadi perhatian serius melalui fasilitasi pemasaran ke ritel modern dan marketplace, sosialisasi permodalan KUR, pelatihan kewirausahaan, hingga pengembangan industri kerajinan produk unggulan.

“Sasaran strategis kita untuk meningkatkan kualitas koperasi, mendorong usaha mikro naik kelas, memperkuat sektor perdagangan, serta mendongkrak nilai produksi industri di Kabupaten Banjar,” papar Linda.

Sebagai narasumber, Dedi Nurmadi, selaku Kabid Ekonomi dan SDA Bappedalitbang Banjar, memaparkan bahwa penyusunan RKPD 2027 didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2025, serta sinkronisasi dengan RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.

“Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan akses modal UMKM, serta pengembangan inkubator bisnis guna memperkuat kemandirian pelaku usaha,” papar Dedi.

Menurutnya, meski indikator makro daerah seperti IPM, PDRB per kapita, indeks gini, dan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan masih membayangi.

“Pertumbuhan industri pengolahan dan PMTB belum optimal, ekspor belum terpetakan maksimal, distribusi barang masih terkendala, serta kualitas koperasi dan produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan,” ungkap Dedi.

Di sisi lain, Dedi menjelaskan, Quick Win Kabupaten Banjar 2027 seperti perluasan layanan Feeder (Angkot Mikro Trans), pembangunan Sekolah Rakyat, RS Tipe D Gambut, hingga revitalisasi Polder Pasayangan Antalangu menjadi penguat arah pembangunan lintas sektor.

Khusus untuk DKUMPP, program unggulan seperti Smart Kampung Manis dengan konsep One Village One Product, Banjar Bausaha, serta Banjar Cendekia dengan 1 Pesantren 1 Produk akan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.

Forum ini juga mencatat sejumlah catatan evaluatif, mulai dari perlunya pelibatan lebih luas stakeholder seperti HIPMI, Apindo, dan Dekopin, hingga persoalan teknis perizinan UMKM melalui OSS yang masih memerlukan percepatan.

Melalui forum ini, diharapkan perencanaan 2027 benar-benar menjadi pijakan kuat menuju ekonomi Banjar yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.