DPRD Banjar Soroti Banyaknya Jabatan SKPD Kosong, Minta Pemkab Segera Lelang Jabatan

MediaKalsel, Martapura – Kekosongan sejumlah jabatan pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar menjadi sorotan DPRD setempat. Hingga saat ini, sedikitnya delapan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Delapan SKPD tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, menyayangkan kekosongan pejabat definitif tersebut berlangsung cukup lama.

“Kekosongan pejabat definitif tidak hanya terjadi di level eselon II. Jabatan pengawas dan administrator atau eselon III dan IV di banyak SKPD juga masih diisi Plt,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Politikus PPP itu meminta BKPSDM segera mempercepat proses pengisian jabatan yang masih kosong agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

“Pengisian jabatan pejabat struktural perlu akselerasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” katanya.

Menurut Amiruddin, banyaknya jabatan yang masih diisi Plt berpotensi memengaruhi efektivitas birokrasi. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, Plt memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat mengambil sejumlah kebijakan strategis, seperti melakukan mutasi pegawai maupun menandatangani kontrak proyek bernilai besar.

Sebelumnya, usai pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama pada 27 April 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menyatakan pemerintah daerah berencana menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong secara bertahap.

Namun hingga kini, proses pengisian jabatan tersebut belum terlaksana. Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pelaksanaan seleksi terbuka tersebut.