Karhutla di Kabupaten Banjar Hanguskan 6.300 Hektare Lahan, Pemkab Siapkan 150 Personel
MediaKalsel, Martapura – Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mencapai 6.300 hektare, sementara kekeringan berdampak pada 72 desa. Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan 150 personel gabungan untuk memperkuat penanganan kedua bencana tersebut.
Di tengah kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar mengusulkan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Status tersebut direncanakan berlaku pada 14–28 Oktober 2026.
Usulan itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha dalam Rapat Koordinasi Mingguan Pemkab Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, serta diikuti jajaran perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Banjar.
Kekeringan Melanda 72 Desa, Jeda Distribusi Air Bertambah
Wasis menjelaskan, karhutla telah berdampak pada 197 desa di 19 kecamatan. Adapun kekeringan melanda 72 desa di 16 kecamatan.
Untuk membantu warga terdampak kekeringan, BPBD telah menyalurkan 3.245.000 liter air bersih dalam sekitar tiga bulan terakhir. Namun, jeda distribusi air kini bertambah panjang, dari sebelumnya setiap empat hari menjadi delapan hari sekali.
Kondisi tersebut, menurut Wasis, memerlukan penguatan penanganan. Usulan peningkatan status darurat pun diajukan berdasarkan hasil rapat bersama pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait.
“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelas Wasis.
Sebanyak 150 personel gabungan disiapkan untuk mendukung operasi tersebut. Mereka terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.
Bupati Minta Camat Petakan Kebutuhan Penanganan
Dalam rapat itu, Saidi meminta BPBD menyampaikan perkembangan penanganan karhutla dan kekeringan. Para camat juga diminta melaporkan kondisi serta langkah penanganan di wilayah masing-masing.
“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Menanggapi laporan BPBD, Saidi meminta penambahan personel disertai koordinasi yang baik antara petugas, camat, dan pihak terkait. Ia juga meminta para camat segera melakukan konsolidasi agar penanganan berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Saidi turut menekankan pentingnya mengurangi ego sektoral dan memperkuat komunikasi antarperangkat daerah, baik dalam penanganan bencana maupun pelayanan masyarakat.
