Keluarkan Fatwa Haram Vape, MUI Minta Presiden dan DPR Terbitkan UU Pelarangan

MediaKalsel, Jakarta – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Tidak hanya bagi pengguna, fatwa ini juga menegaskan keharaman seluruh rantai bisnis vape dari hulu hingga hilir.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa penggunaan vape diharamkan karena terbukti membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta menutup celah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Ni’am kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).

Selain menetapkan hukum haram bagi konsumsi, produksi, hingga perdagangan vape, MUI secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI untuk segera menyusun undang-undang khusus yang melarang peredaran rokok elektrik secara menyeluruh.

Menurut Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, langkah regulasi yang kuat mendesak dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum serta kesehatan yang optimal bagi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman ketergantungan nikotin dan narkoba.

“Memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut, sembari berharap pemerintah dan legislatif dapat segera merespons ketetapan fatwa ini demi kemaslahatan bersama.