Mendagri Minta Pemda Kendalikan Inflasi: Berdampak Langsung ke Daya Beli Warga

Jakarta, MediaKalsel – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak lengah dan segera mengambil tindakan konkret mengendalikan inflasi tinggi di wilayah masing-masing.

Mendagri menekankan bahwa laju inflasi yang tidak terkendali akan berdampak langsung dan signifikan terhadap daya beli masyarakat.

“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya,” ujar Tito melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/9/2025).

Inflasi Tinggi Ancam Harga Kebutuhan Pokok

Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi yang dibiarkan tinggi akan menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung dan sulit dijangkau konsumen.

Kenaikan harga di daerah, lanjutnya, bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, kenaikan tarif angkutan, hingga praktik penimbunan pangan oleh oknum tertentu.

Ia meminta pemda untuk segera mengidentifikasi akar masalah, apakah karena suplai pangan yang kurang, kenaikan tarif angkutan, atau gangguan distribusi.

Meskipun inflasi nasional tahunan saat ini berada di kisaran 2,3 persen—masih dalam target pemerintah di level 2,5%±1%—Mendagri menegaskan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi.

Menurut Tito, inflasi yang terlalu rendah (di bawah 1 persen) dapat merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga jual tidak menutup biaya produksi.

“Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi justru menyulitkan konsumen karena harga barang pokok menjadi tidak terjangkau,” kata mantan Kapolri ini.

Ironisnya, di tengah capaian nasional yang terkendali, Tito mengungkapkan bahwa sejumlah daerah masih mencatat laju inflasi di atas 3,5%. Daerah-daerah tersebut antara lain Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.