Paripurna DPRD Banjar: Bupati Jawab Pandangan Fraksi Soal Aset dan Sampaikan Capaian APBD 2025

MediaKalsel, Martapura – DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, Kamis (11/6/2026) siang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjar, H. Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan lainnya. Agenda utama rapat ini berfokus pada dua hal: jawaban eksekutif terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar mengenai pengamanan aset tanah, Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus bergerak melakukan sertifikasi massal.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan pada Bidang Pertanahan setiap tahun menganggarkan sertifikasi tanah yang belum bersertifikat. Ini langkah yuridis untuk menjaga aset dan menghindari pemanfaatan oleh pihak lain,” ujar Saidi.

Selain pengamanan fisik, Saidi juga merespons dorongan Fraksi Gerindra terkait optimalisasi pemanfaatan aset secara profesional demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kesempatan yang sama, Saidi menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Ia menjelaskan, pendapatan daerah pasca-perubahan dianggarkan sebesar Rp2,56 triliun, dengan realisasi fantastis mencapai Rp3,11 triliun atau sebesar 121,45 persen.

“Pos-pos pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah,” jelasnya.

Sementara dari sisi belanja, dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp3,21 triliun, pemerintah daerah merealisasikan Rp2,92 triliun atau sekitar 90,84 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer.

Di hadapan para anggota dewan, Saidi juga membawa kabar baik mengenai Laporan Keuangan Daerah 2025. Kabupaten Banjar dipastikan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Opini WTP yang diperoleh kali ini merupakan yang ke-13 kali secara berturut-turut,” ungkap Bupati.

Menutup penyampaiannya, Saidi berharap kedua Raperda ini dapat segera dibahas bersama legislatif ke tahapan berikutnya agar bisa disahkan tepat waktu.