MediaKalsel, Martapura – Tantangan perlindungan anak di Kabupaten Banjar dinilai makin kompleks seiring maraknya ancaman digitalisasi, perundungan (bullying), hingga kekerasan fisik dan seksual.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Hj Erny Wahdini, saat membuka Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Martapura, Senin (15/6/2026).

“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan jangkauan untuk mengawasi setiap lingkungan keluarga secara langsung. Oleh karena itu, memastikan anak tumbuh di lingkungan yang aman adalah kewajiban bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” ujar Erny.

Erny menegaskan, anak merupakan aset berharga yang akan melanjutkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Banjar. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat insting dan kapasitas para kader di lapangan.

“Kita tidak ingin PATBM bersifat pasif atau sekadar menunggu laporan kasus. PATBM harus bergerak aktif secara preventif, seperti mengedukasi orang tua tentang pola asuh yang benar dan menciptakan desa ramah anak,” pungkasnya.

Kegiatan evaluasi ini juga dihadiri oleh Camat Martapura Fahrian Rahman, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (PHPPA) Dr Dyah Febria Wardhani, serta para lurah dan pambakal se-Kecamatan Martapura.