MediaKalsel, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memacu persiapan pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Langkah ini dipertegas melalui rapat koordinasi percepatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digelar di Ruang Rapat H. Maksit, Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran krusial, mulai dari Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin, perwakilan Kejaksaan Tinggi, Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Komitmen Pemkab Banjar dan 7 Poin Kesepakatan

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, menyatakan apresiasinya terhadap kemajuan tahapan pembangunan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat mendukung penuh proyek strategis ini demi kepastian eksekusi di lapangan.

“Kami telah menyepakati beberapa hal terkait inventarisasi dan identifikasi lahan melalui berita acara yang memuat tujuh poin kesepakatan. Poin-poin ini mencakup aspek hukum, regulasi, perencanaan, hingga penyiapan lahan,” ujar Saidi.

Ia berharap Bendungan Riam Kiwa segera memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung sektor pertanian dan menjadi solusi jangka panjang pengendalian banjir di Kabupaten Banjar dan sekitarnya.

Progres Lahan: 80 Persen Clear and Clean

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk menyamakan persepsi hukum dan teknis. Saat ini, pihaknya tengah menunggu legal opinion (pendapat hukum) terkait tahapan verifikasi akhir.

Syarifuddin juga memberikan kabar positif terkait pembebasan lahan:

  • 80 Persen Lahan: Sudah dinyatakan clear and clean. Masyarakat telah menyepakati nilai ganti rugi tanam tumbuh.
  • 20 Persen Sisa: Akan diselesaikan secara bertahap seiring dengan dimulainya proses konstruksi.

Terkait anggaran, Syarifuddin bilang pihak BWS mengonfirmasi bahwa dana untuk ganti rugi telah tersedia.

Pemprov Kalsel telah menyusun timeline ketat agar proyek ini tidak terbengkalai. Targetnya, kata Syarifuddin, pada tahun 2028 bendungan sudah bisa selesai.

“Manfaatnya sangat besar dan multifungsi. Selain sebagai pengendali banjir dan pendukung irigasi pertanian, bendungan ini juga diproyeksikan untuk sektor perikanan hingga potensi pembangkit listrik,” pungkas Syarifuddin.