NEWS

KPU Banjar Gelar Kajian Teknis Tata Kelola Penghitungan Suara

Oleh Hendra — 19 November 2026, 17:51

MARTAPURA, mediakalsel.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar menggelar Kajian Teknis bertema “Tata Kelola Penghitungan Suara: Antara Inovasi Teknologi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum” di Aula Putih DPRKPLH Banjar, Martapura, Kamis (19/11/2026).

Pada kesempatan itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat membuka kegiatan mengingatkan, pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu hanya berstatus alat bantu dan tidak boleh menggantikan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Saidi, akurasi, transparansi, dan kepastian hukum pada tahapan rekapitulasi suara sangat menentukan integritas demokrasi serta tingkat kepercayaan publik. Meski teknologi membuka peluang percepatan dan keterbukaan informasi, penggunaannya wajib tunduk pada PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

“Sistem tersebut wajib teruji keamanannya, dapat diaudit serta mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis agar kecepatan tidak mengorbankan ketepatan hasil,” tegasnya.

Evaluasi PSU dan Pemutakhiran 445.272 Pemilih

Saidi mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan dinamika Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Sejumlah catatan krusial tersebut meliputi ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan, persoalan etik penyelenggara, hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan.

Selain itu, penyelenggara juga menghadapi tantangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 yang mencapai 445.272 jiwa, termasuk pengawasan pencocokan terbatas di lapangan. Ia meminta forum kajian ini melahirkan solusi konkret bagi perbaikan tata kelola pemilu.

“Saya berharap diskusi bersama para pakar hari ini tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Manfaatkan kehadiran para narasumber ahli ini untuk berdiskusi secara lugas, bertukar pengalaman di lapangan, dan merumuskan solusi yang benar-benar aplikatif,” pesannya.

Penguatan Regulasi dan Transparansi Penyelenggara

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib menekankan pentingnya konsistensi jajaran penyelenggara dalam menerapkan aturan teknis penghitungan dan rekapitulasi suara.

“Pengalaman serta kebiasaan dari pemilu sebelumnya saja tidak cukup menjadi landasan tugas. Penyelenggara harus memahami perkembangan regulasi dan kebijakan terkini serta bekerja secara profesional. Kami terus berkomitmen mendorong penguatan kapasitas jajaran demi mewujudkan tata kelola pemilu yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa mengapresiasi sinergi Pemkab Banjar dan KPU setempat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta layanan kepemiluan. Ia turut menggarisbawahi urgensi transparansi di setiap tahapan pemilu demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain Andi Tenri Sompa sebagai pembicara utama, kajian strategis ini menghadirkan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salam, Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, serta Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan H. Akhmad Mukhlis sebagai narasumber.