DPRD Banjar Ancam Pangkas Anggaran SKPD yang Lambat Serap APBD 2025

Martapura, MediaKalsel – Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, memberikan ultimatum kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperlambat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Rizanie menyatakan, pimpinan DPRD Banjar bersama Badan Anggaran (Banggar) sepakat akan memangkas alokasi anggaran bagi SKPD yang lambat dalam merealisasikan program.

“Kami pimpinan bersepakat membicarakan pemangkasan anggaran yang memperlambat penyerapan tahun ini. Apalagi, jika anggaran itu menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, seperti infrastruktur, kesehatan, dan lainnya,” ujar Rizanie pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, Rizanie meminta seluruh pimpinan komisi di DPRD untuk mengawasi ketat program-program SKPD. Ia menekankan pentingnya percepatan, mengingat tahun anggaran 2025 hanya menyisakan dua bulan.

“Tolong awasi. Jangan sampai ada program berjalan lambat, apalagi ini sudah sisa dua bulan menuju akhir tahun. Jika kepala dinasnya yang bermasalah, segera evaluasi. Kami akan merekomendasikan kepada kepala daerah,” tegasnya.

Selain itu, DPRD Banjar juga meminta Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dengan Bank Kalsel untuk lebih banyak mengucurkan kredit kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan uang berputar dan tidak mengendap di perbankan.

“Ini penting untuk menghindari inflasi yang tak terkendali, karena uang tidak berputar di masyarakat,” imbuhnya.

Desakan Menkeu soal Dana Mengendap

Ultimatum DPRD Banjar ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan APBD. Desakan ini disebabkan masih tingginya dana pemda yang mengendap di bank, yang menunjukkan lambatnya pelaksanaan program daerah.

Saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) lalu, Purbaya mengungkapkan data terbaru.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang ‘nganggur’ di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga kuartal III 2025 telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.