Evaluasi Total, Pemerintah Tetapkan 6 Poin Perbaikan Program MBG

Jakarta, MediaKalsel – Pemerintah bergerak cepat merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) siswa keracunan yang terjadi di sejumlah lokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

Tindak lanjut ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menyampaikan betapa serius perhatian Presiden terhadap masalah ini.

“Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Menko Zulhas, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

Sebagai langkah perbaikan dan penguatan, pemerintah menetapkan enam poin strategis yang wajib dilaksanakan:

1. Penutupan dan Investigasi SPPG Bermasalah

Pemerintah menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

2. Evaluasi Disiplin Juru Masak

Dilakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG tanpa terkecuali, bukan hanya di lokasi yang terdampak KLB.

3. Perbaikan Sanitasi Terpusat

Memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

4. Kewajiban Lintas Sektor

Memastikan keterlibatan lintas sektor. Semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam MBG diwajibkan berperan aktif dalam proses perbaikan.

5. Sertifikat Laik Higiene (SLHS) Bersifat Wajib

Mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional, tidak lagi sekadar syarat administratif.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang,” ujar Zulhas.

6. Optimalisasi Peran Puskesmas dan UKS

Meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Percepatan Sertifikasi Dapur MBG

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan SLHS merupakan jaminan atas standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan proses pengolahan makanan yang aman.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” kata Menkes Budi.

Menkes menargetkan proses percepatan SLHS ini harus selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol seluruh proses persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian.

Menko Zulkifli Hasan memastikan bahwa seluruh langkah perbaikan ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel. “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan, disusul rapat teknis yang akan digelar Kementerian Dalam Negeri bersama kepala daerah dan dinas terkait.