Penanganan Karhutla di Banjar Kalsel Terkendala Bantuan Pusat, DPRD Soroti Birokrasi
MediaKalsel, Martapra – Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menunggu jawaban pemerintah pusat atas pengajuan bantuan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mekanisme pengajuan bantuan dan penetapan status kebencanaan disebut menjadi kendala dalam memperoleh dukungan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menyampaikan hal itu dalam rapat gabungan DPRD dan Pemkab Banjar di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Martapura, Rabu (7/10/2026). Rapat tersebut mengangkat tema “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla”.
Yudi mengatakan, Pemkab Banjar telah mendatangi kementerian terkait sejak September tahun lalu untuk mengajukan permohonan Bantuan Presiden (Banpres).
Pengajuan itu dilengkapi data kondisi karhutla di Kabupaten Banjar, termasuk hasil pemetaan wilayah, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan data terintegrasi pemerintah pusat.
“Data riil dari daerah maupun BNPB sudah kami serahkan secara langsung kepada pihak kementerian. Namun, hingga kini kami masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sambil menunggu tanggapan, Pemkab Banjar terus menangani karhutla dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan sesuai kebutuhan daerah.
DPRD Banjar Soroti Mekanisme Bantuan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora, yang memimpin rapat, mengapresiasi langkah pemkab membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, ia menilai upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan.
Irwan menyoroti proses birokrasi yang menurutnya menyulitkan pencairan bantuan, termasuk persyaratan peningkatan status penanganan bencana.
“Setelah ditarik benang merahnya, kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri. Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit. Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat,” tegasnya.
Ia menegaskan komitmen DPRD Banjar untuk merespons dampak bencana dan mendukung penanganannya di daerah.
Peralatan Pemadaman dan Distribusi Air Bersih Terbatas
Dalam rapat tersebut, Ketua Buser 690 Banjar Hasan Hamdan menyampaikan bahwa keterbatasan peralatan dan prasarana masih menghambat upaya pemadaman karhutla.
Selain menangani titik api, petugas menghadapi kendala dalam menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Keterbatasan armada dan sarana distribusi menjadi hambatan pelayanan di lapangan.
Pada akhir rapat, pimpinan dan anggota DPRD Banjar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Buser 690 Banjar untuk mendukung penanganan karhutla.
