NEWS

Retret Kades Kabupaten Banjar di IPDN Jatinangor Dimulai

Oleh Hendra — 18 November 2026, 16:37

MARTAPURA, MediaKalsel.com – Sebanyak 277 pambakal (kepala desa) se-Kabupaten Banjar mengikuti retret peningkatan kompetensi di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 18–22 November 2026.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN, Prof. Dr. Rossy Lambelanova, pada Rabu (18/11/2026) ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan serta kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menegaskan, peningkatan kompetensi pambakal merupakan kebutuhan mendesak mengingat Kabupaten Banjar memiliki 277 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan mewujudkan visi Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis (MANIS) sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan di tingkat desa.

“Pambakal saat ini tidak hanya dituntut menjalankan administrasi, tetapi juga mampu menggerakkan pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif,” tegas Habib Idrus.

Ia menjelaskan, pemilihan IPDN Jatinangor sebagai lokasi kegiatan bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan, wawasan tata kelola pemerintahan, serta kemampuan analisis kebijakan bagi para kepala desa.

Selama lima hari pelatihan, lanjut Habib Idrus, peserta dibekali penguatan pemahaman regulasi, jiwa nasionalisme, serta komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah desa. Ia juga menekankan tujuh prinsip utama kepemimpinan, yakni integritas, profesionalisme, tertib administrasi, kepemimpinan melayani, inovasi, kolaborasi, dan keteladanan.

Habib Idrus berharap seluruh ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan sekembalinya para peserta ke desa masing-masing guna menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat.

“Jabatan pambakal adalah amanah masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan di desa tidak diukur dari berapa lama seseorang menjabat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” pungkasnya.